Manfaaat Teknologi Informasi dan Komunikasi

Banyak sekali manfaat dari pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi. Peningkatan kualitas hidup semakin menuntut manusia untuk melakukan berbagai aktifitas yang dibutuhkan dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang perkembangannya begitu cepat secara tidak langsung mengharuskan manusia untuk menggunakannya dalam segala aktivitasnya. Beberapa penerapan dari Teknologi Informasi dan Komunikasi antara lain dalam perusahaan, dunia bisnis, sektor perbankan, pendidikan, dan kesehatan.

A. Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Perusahaan
Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi banyak digunakan para usahawan. Kebutuhan efisiensi waktu dan biaya menyebabkan setiap pelaku usaha merasa perlu menerapkan teknologi informasi dalam lingkungan kerja. Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi menyebabkan perubahan bada kebiasaan kerja. Misalnya penerapan Enterprice Resource Planning (ERP). ERP adalah salah satu aplikasi perangkat lunak yang mencakup sistem manajemen dalam perusahaan.

B. Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Dunia Bisnis Dalam dunia bisnis Teknologi Informasi dan Komunikasi dimanfaatkan untuk perdagangan secara elektronik atau dikenal sebagai E-Commerce. E-Commerce adalah perdagangan menggunakan jaringan komunikasi internet.

C. Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Perbankan
Dalam dunia perbankan Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah diterapkannya transaksi perbankan lewat internet atau dikenal dengan Internet Banking. Beberapa transaksi yang dapat dilakukan melalui Internet Banking antara lain transfer uang, pengecekan saldo, pemindahbukuan, pembayaran tagihan, dan informasi rekening.

D. Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pendidikan
Teknologi pembelajaran terus mengalami perkembangan seirng perkembangan zaman. Dalam pelaksanaan pembelajaran sehari-hari Makalah Teknologi Informasi dan Komunikasi sering dijumpai kombinasi teknologi audio/data, video/data, audio/video, dan internet. Internet merupakan alat komunikasi yang murah dimana memungkinkan terjadinya interaksi antara dua orang atau lebih. Kemampuan dan karakteristik internet memungkinkan terjadinya proses belajar mengajar jarak jauh (E-Learning) menjadi lebih efektif dan efisien sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik.

E. Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Kesehatan
Sistem berbasis kartu cerdas (smart card) dapat digunakan juru medis untuk mengetahui riwayat penyakit pasien yang datang ke rumah sakit karena dalam kartu tersebut para juru medis dapat mengetahui riwayat penyakit pasien. Digunakannya robot untuk membantu proses operasi pembedahan serta penggunaan komputer hasil pencitraan tiga dimensi untuk menunjukkan letak tumor dalam tubuh pasien.

http://media.diknas.go.id/media/document/5512.pdf

1. Terhadap Kehidupan Bermasyarakat
Proses penggunaan teknologi informasi dan komunikasi merupakan dasar yang muncul dan dikenal sebagai Informatika Masyarakat. Masyarakat informatika melibatkan diri lebih dari sekedar pengadopsian teknologi informasi dan komunikasi di dalamnya, tetapi ikut dalam penerapan teknologi informasi dan komunikasi demi keuntungan masyarakat lokal. Masyarakat informatika tidak hanya menghadapkan teknologi, tetapi juga gagasan sosial yang dikenal sebagai modal sosial. Masyarakat informatika juga memperkenalkan dimensi baru ke dalam konsep pembagian masyarakat berdasarkan modal budaya dan kelas sosial yang menstratifikasi masyarakat.

Michael Gurstein, (Gurstein, 2000), mendeskripsikan masyarakat informasi dengan cara berikut: Masyarakat Informatika adalah aplikasi teknologi informasi dan komunikasi untuk memungkinkan proses masyarakat dan pencapaian tujuan masyarakat yang mencakup pembagian digital di dalam maupun antar masyarakat. Masyarakat informatika muncul sebagai kerangka untuk mendekati Sistem Informasi secara sistematis dari perspektif masyarakat dan sejajar dengan Sistem Informasi Manajemen dalam pengembangan strategi dan teknik untuk manajemen penggunaan dan aplikasi sistem informasi masyarakat.
Masyarakat informatika mengatasi hubungan antara teori akademik dan penelitian, masalah kebijakan dan pragmatis yang timbul dari puluhan ribu “Jaringan Masyarakat”, “Pusat Teknologi Masyarakat”, Telecentre, Pusat Komunikasi Masyarakat, dan Telecottage yang saat ini berada secara global.

Sebagai satu bidang akademik, masyarakat informatika mengambil sumber daya dan partisipan dari serangkaian latar belakang, termasuk Ilmu Komputer, Manajemen, Ilmu Informasi dan Perpustakaan, Perencanaan, Sosiologi, Pendidikan, Kebijakan Sosial, dan penelitian Pedesaan, Regional, dan Pembangunan.

Sebagai suatu praktik, masyarakat informatika merupakan kepentingan bagi mereka yang perhatian dengan Pengembangan Masyarakat dan Ekonomi Lokal di Negara Berkembang maupun Maju dan memiliki hubungan dekat dengan mereka yang bekerja di bidang-bidang seperti Pembangunan Masyarakat, Pembangunan Ekonomi Masyarakat, Informatika Kesehatan Berbasis Masyarakat, Pendidikan Dewasa dan Lanjutan.

Masyarakat informatika adalah bagian dari struktur masyarakat di dunia yang muncul dan memiliki peran di sejumlah tingkat fundamental dalam masyarakat yang berkembang. Masyarakat informatika dapat dideskripsikan sebagai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk praktik masyarakat, yang didefinisikan oleh Glen (1993) sebagai Penyampaian Layanan Masyarakat, dan Tindakan Masyarakat. Khususnya, Praktik Masyarakat semakin dianggap fundamental untuk masalah-masalah sosial karena masyarakat di suatu tempat menghadapi dunia perdagangan modern yang kurang menjadi subyek negara/ bangsa.

Komunikasi telah memainkan peranan penting dalam mengembangkan dan mempertahankan kesehjateraan masyarakat secara geografis sepanjang sejarah. Informatika Masyarakat adalah sebuah fenomena terkini pada masyarakat jaringan modern, dapat dilacak pada pemrakarsa komunikasi masyarakat akhir 1980 sampai awal 1990.

Sejak permulaan, tujuan utama teknologi masyarakat adalah untuk menggunakan prasarana, aplikasi, dan layanan informasi dan komunikasi untuk memberdayakan dan melestarikan modal sosial masyarakat lokal (jaringan, organisasi, kelompok, aktivitas, dan nilai yang mendasari kehidupan masyarakat).

http://yosephsimon.blog.ugm.ac.id/2009/05/07/perspektif-teknologi-informasi-dan-komunikasi-dalam-masyarakat/

1.Terhadap Pembelajaran di sekolah

Kita harus tahu bahwa untuk memanfaatkan TIK dalam hal pembelajaran tidak semudah dibayangkan.Perlu beberapa syarat yang harus dipenuhi demi terwujudnya pemanfaatan TIK dalam pembelajaran,diantaranya :

-Adanya akses teknologi internet untuk guru maupun siswa,baik di dalam kelas,sekolah,maupun lembaga pendidikan guru,

-Adanya materi yang bermutu bagi guru dan siswa,

-Guru harus harus produktif terhadap perkembangan TIK.

Selain itu,untuk menghindari pemanfaatan teknologi yang kurang bermanfaat apalagi dalam hal negatif oleh siswa karena pembelajaran TIK antar siswa dengan cepat maka mengarahkan pemanfatan TIK dalam pembelajaran menjadi sangat penting sehingga siswa disibukkan dengan eksplorasi subjek positif dalam penggunaan TIK.Bentuk nyatanya dapat berupa penugasan pencarian artikel,sumber bacaan,atau pengiriman tugas(PR) melalui e-mail

Dan juga harus tercipta kemudahan akses internet di lingkungan yang terkontrol seperti di sekolah atau rumah melebihi kemudahan akses di tempat umum seperti warnet agar aktivitas on-line siswa lebih terkontrol.

Beberapa pemanfaatan TIK dalam pembelajaran diantaranya :

-Presentasi

-Demonstrasi

-Kelas Virtual

Blog sekarang memang menjadi tempat bagi semua orang seperti pelajar untuk munumpahkan semua ilmu dan aktifitas sehari-harinya.Dengan menulis di Blog kita dapat :

-Mengembangakan kreatifitas kalian dalam menulis.Selain itu apabila tulisan kalian bagus maka kita akan mendapatkan komentar sebagai bentuk penghormatan terhadap tulisan kita,

-Mempersiapkan diri kita untuk bersaing di dunia global yang menuntut kita terjun dalam teknologi, nah apabila kita terbiasa menulis di Blog maka kita akan terbiasa menggunakan teknologi dalam menjalani kehidupan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas kehendak-Nya makalah ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Penulisan makalah ini bertujuan untuk untuk mengetahui kondisi penduduk di Banjarmasin serta pengaruh yang ditimbulkan oleh ledakan penduduk di kota tersebut.

Dalam penyusunan makalah ini, penulis mengalami cukup banyak kendala. Namun hal itu tidak menghalangi penulis dalam menyelesaikan makalah ini karena berkat bantuan dari berbagai pihak, akhirnya makalah ini dapat diselesaikan walaupun masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

  1. Tim pengajar mata kuliah pengantar ekonomi kelembagaan yang telah memberikan kami bimbingan dalam menyusun tulisan ini.
  2. Teman-teman di Departemen Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat atas motivasinya sehingga kita terus bersemangat dalam menyelesaikan tulisan ini.
  3. Dan semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis sadar makalah ini masih jauh dari sempurna dan memilki banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik  yang membangun dari pembaca untuk perbaikan makalah ini di masa depan.

Akhirnya, semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca terutama dalam hal memahami lebih jauh tentang perkembangan penduduk di Banjarmasin serta pemecahan masalahnya. Amin

Bogor, 20 Mei 2010

Penulis


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR……………………………………………………………………………………………      i

DAFTAR ISI………………………………………………………………………………………………………      ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang………………………………………………………………………………………     1

1.2  Perumusan Masalah………………………………………………………………………………     2

1.3  Tujuan Penulisan…………………………………………………………………………………..     2

1.4  Manfaat Penulisan…………………………………………………………………………………     2

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1  Pengertian Ilmu Kependudukan……………………………………………………………….     3

2.2  Teori Malthus………………………………………………………………………………………..     3

2.3  Kelembagaan………………………………………………………………………………………..     5

BAB III PEMBAHASAN

3.1  Studi Kasus………………………………………………………………………………………….     7

3.2  Dampak Ledakan Penduduk di Banjarmasin…………………………………………….     8

3.3  HubunganTeori Malthus dengan Kondisi Banjarmasin……………………………..     10

3.4  Penyelesaian Masalah Pada Kasus Banjarmasin……………………………………     11

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan……………………………………………………………………………………………   14

4.2 Saran……………………………………………………………………………………………………   14


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Banyak ahli ekonomi yang telah mengemukakan pendapat mereka mengenai masalah  kesejahteraan masyarakat dan menjadi perdebatan diantara mereka sendiri. Beberapa di antara mereka ada yang mendukung teori korelasi antara penduduk dan pembangunan, namun ada juga diantara mereka yang mengasumsikan ini adalah sebuah pembalikan fakta terhadap kegagalan ekonomi yang ada.

Walaupun begitu,pada kenyataannya dukungan atau tidak didukungnya atas asumsi-asumsi teori tersebut justru memberikan sinergi bagi perkembangan teori korelasional pembangunan-kependudukan itu sendiri. Bagian paling klasik dari teori itu dikenal Malthus

Dalam teori tersebut, Malthus menganggap bahwa jumlah penduduk senantiasa bertambah banyak sementara pertumbuhan produksi tidaklah banyak sehingga salah satu solusi terbaik adalah adanya pengendalian jumlah penduduk. Malthus sangat khawatir terhadap dampak dari pertambahan penduduk terhadap ekonomi walaupun sebetulnya bisa menjadi asumsi bahwa pertambahan penduduk akan memicu proses industrialisasi.

Namun hal ini tidaklah relevan bila penerapan teori ini diterapkan di negara-negara terbelakang karena berbeda sekali kondisinya dengan negara-negara maju. Kurangnya modal sementara jumlah penduduk melimpah menjadi kesulitan tersendiri dalam mengatur perekonomian yang ada. Karena itu pertumbuhan penduduk benar-benar dianggap sebagai hambatan pembangunan ekonomi. Kondisi yang demikian ini terjadi juga di negara Indonesia.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, perumusan masalah yang akan kami bahas dalam makalah ini adalah :

  1. Apa saja dampak yang ditimbulkan dari peledakan penduduk di Banjarmasin?
  2. Bagaimana hubungan antara teori Malthus dengan kondisi yang terjadi di Banjarmasin?
  3. Bagaimana proses dan cara mengatasi permasalahan kependudukan yang terjadi di Banjarmasin?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan makalah ini adalah :

  1. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari peledakan penduduk yang terjadi di Banjarmasin.
  2. Untuk mengetahui hubungan teori Malthus dengan kondisi yang terjadi di Banjarmasin.
  3. Untuk mengetahui cara mengatasi permasalahan kependudukan yang terjadi di Banjarmasin.

1.4.      Manfaat Penulisan

Hasil penelitian ini diharapakan dapat bermanfaat untuk berbagai bidang yaitu:

  1. Manfaat ilmiah

Sebagai media peneletian untuk mengetahui struktur penduduk dan pengaruh peledakan penduduk bagi kehidupan masyarakat.

  1. Manfaat sosial

Sebagai sarana dalam menunjang kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pembangunan bangsa dengan menata kependudukan secara baik dan benar.


BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1      Pengertian Ilmu Kependudukan

Ilmu kependudukan menerangkan sebab-sebab perubahan dari faktor dasar distribusi dan karakteristik penduduk serta menganalisis berbagai konsekuensi yang dapat terjadi di masa depan sebagai hasil perubahan-perubahan itu. Istilah ilmu kependudukan memberikan pengertian yang lebih luas dari demografi.

2.2 Robert Thomas Malthus

2.2.1. Perkembangan Teori malhtus

Tahun 1798, pendeta Inggris yang bernama Thomas Robert Malthus menerbitkan sebuah buku yang berjudul An Essay on the Principle of Population as It Affects the Future Improvement of Society. Pokok tesis Malthus ini adalah pemikiran bahwa pertumbuhan penduduk cenderung melampui pertumbuhan Malthus menekankan bahwa penduduk cenderung bertumbuh secara tak terbatas hingga mencapai batas persediaan makanan. Dari kedua bentuk uraian tesis itu, Malthus berkesimpulan bahwa kuantitas manusia akan berhubungan dengan masalah kemiskinan dan kelaparan. Dalam jangka panjang, tidak ada kemajuan teknologi yang dapat mengalihkan keadaan itu karena kenaikan suplai makanan terbatas, sedangkan pertumbuhan penduduk tidak terbatas.

Malthus yakin bahwa manusia akan tetap hidup miskin/melarat selama terjadi ketidak-seimbangan jumlah penduduk dengan daya dukung lingkungan, khususnya ketidak-seimbangan jumlah penduduk dengan persediaan bahan makanan. Jumlah penduduk yang terus bertambah mencerminkan pula makin padat jumlah penduduk tiap 1 km2, dapat mempercepat eksploitasi sumberdaya alam dan mempersempit persediaan lahan hunian dan lahan pakai. Dengan kata lain jumlah penduduk yang terus bertambah dan makin padat sangat mengganggu daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Jumlah penduduk harus seimbang dengan batas ambang lingkungan, agar tidak menjadi beban lingkungan atau mengganggu daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan menampakkan bencana alam berupa banjir, kekeringan, gagal panen, kelaparan, wabah penyakit dan kematian.

Karena itu menurutnya, ada bentuk pengekangan penduduk yang terdiri atas pengekangan segera dan hakiki. Pengekangan ini dibagi menjadi dua, preventif seperti penundaan nafsu seksual dan juga pengekangan positif yang mempengaruhi angka kematiaan seperti penyakit dan kemiskinan. Sedangkan pengekangan adalah yang berhubungan dengan masalah pangan.

2.2.2. Kritik Teori Malthus

Ada beberapa hal yang menjadi kelemahan dari teori malthus, Maltus menekankan terbatasnya persediaan tanah, tetapi ternyata dia tidak menyangka akan ada keuntungan besar dari kemajuan transportasi yang dikombinasikan dengan pembukaan tanah pertanian baru di Amerika Serikat, Australia, dan di tempat-tempat lainnya. Selain itu hewan dan tanaman juga dapat meningkat menurut deret ukur. Teknologi dapat meningkat pesat seperti peningkatan metode-metode pertanian. Malthus juga tidak mempertimbangkan kontrol fertilitas setelah perkawinan. Fertilitas dapat menurun apabila terjadi perkembangan ekonomi dan naiknya standar hidup.

2.3 Kelembagaan

Kelembagaan adalah aturan main yang berlaku dalam masyarakat yang disepakati oleh anggota masyarakat sebagai sesuatu yang harus diikuti dan dipatuhi dengan tujuan adanyua keteraturan dalam interaksi sesama anggota.

Kelembagaan adalah aturan main (rule of the game) yang berlaku dalam sebuah masyarakat/komunitas/organisasi yang disepakati oleh anggota masyarakatt/komunitas/organisasi tersebut sebagai sesuatu yang harus diikuti dan di patuhi (memiliki kekuatan sanksi) dengan tuuan terciptanya keteraturan dan kepastikan interaksi dintara sesama anggota masyarakat/komuitas/organisasi;terkait dengan kegiatan ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lain-lain.


BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Studi Kasus

Kota Banjarmasin adalah salah satu kota sekaligus merupakan ibu kota dari provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Kota ini memiliki luas wilayah 72 km² atau 0,019% dari luas wilayah Kalimantan Selatan. Jumlah penduduk di kota ini adalah sebanyak 527.250 jiwa (2000) dengan kepadatan penduduk 7.325/km².

Pemindahan ibukota Propinsi Kalimantan Selatan dari Banjarmasin ke Banjabaru, merupakan salah satu program kerja Gubernur Rudy Ariffin dan wakilnya Rosehan. Program ini merupakan sebuah rencana dan langkah besar, sehingga diperlukan perhitungan yang cermat, analisis berbagai dampak sosial, ekonomi, lingkungan, politik bahkan efek yang akan ditimbulkannya terhadap kepemimpinan daerah. Ketika isu pemindahan ibukota propinsi ini mulai mencuat ke permukaan, berbagai tanggapan mulai dilontarkan, baik dari masyarakat umum maupun pihak lain melalui media massa.

Berbagai pemikiran yang pro dan kontra pun bermunculan dalam menanggapi program ini. Pemikiran-pemikiran tersebut sangat diperlukan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan bagi pimpinan. Diperlukan, karena mereka yang pro akan mengurai argumentasi dari sisi positif. Sementara yang kontra akan menjelaskan dengan berbagai argumentasi yang bersifat negatif atau efek yang kurang menguntungkan. Semakin banyak argumentasi positif maupun negatif maka semakin kaya perbendaharaan pimpinan untuk bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. Dengan kata lain, semakin meningkatkan akurasi perhitungan yang diperlukan untuk pemindahan ibukota ini.

Pusat perkotaan umumnya memiliki karakteristik, ditunjukkan dengan tingginya tingkat kepadatan penduduk yang bermukim. Bahkan tingkat kepadatan penduduk di perkotaan, cenderung melampaui ambang batas toleransi atau overload. Begitu juga yang terjadi di pusat Kota Banjarmasin sebagai ibukota propinsi dengan luas wilayah terkecil dari kabupaten/kota di Kalsel yakni hanya 72,67 kilometer persegi.

Di lain pihak, jumlah penduduknya tertinggi yang menempatkan Banjarmasin menjadi wilayah terpadat hingga mencapai 7.325 jiwa per kilometer persegi . Sementara rata-rata tingkat kepadatan di kabupaten/kota lainnya hanya antara 77,26 – 112,29 jiwa per kilometer persegi. Hampir 66 kali lipat tingkat kepadatan di Banjarmasin, dibandingkan rata-rata kepadatan penduduk kabupaten/kota lain di Kalsel. Ini angka perbandingan yang cukup fantastis. Keterbatasan ruang (space) ini mempunyai implikasi ke berbagai aspek kehidupan dan pembangunan yang dilakukan.

3.2 Dampak Ledakan Penduduk di Banjarmasin

Sebagai makhluk hidup, manusia selalu berinteraksi dengan lingkungannya. Interaksi tersebut akan terganggu apabila daya dukung lingkungan yang tersedia bagi manusia sudah mencapai ambang batas. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan ekologi, seperti yang terjadi di Kota Banjarmasin. Ketidakseimbangan ekologi terjadi akibat jumlah penduduk melebihi kapasitas yang tersedia, sehingga menyebabkan dampak-dampak yang akan dibahas dalam penjelasan berikut ini.

3.2.1. Dampak Lingkungan

Penggunaan tanah di Kota Banjarmasin lebih didominasi untuk permukiman penduduk (settlement) yaitu seluas 3.434 hektare, sedangkan tanah yang digunakan untuk sawah (rice field) hanya seluas 1.368 hektare (BPS, 2002). Hal ini menunjukkan kondisi terbalik, di mana penggunaan tanah yang digunakan untuk persawahan di kabupaten/kota lainnya lebih besar daripada untuk permukiman. Dengan kata lain, tanah di Kota Banjarmasin lebih banyak digunakan untuk kawasan permukiman daripada untuk lahan produksi yang dapat digunakan untuk memproduksi makanan pokok masyarakat. Hal ini telah membuat Banjarmasin manempati urutan terendah dalam hasil produksi padi, yaitu hanya 5.915 ton per tahun. Berbanding terbalik dengan jumlah penduduknya yang menduduki rangking tertinggi dan terpadat.

Kondisi yang demikian ini semakin diperparah oleh status Banjaramasin sebagai pusat kota, sehingga banyak migran yang berduyun-duyun mendatangi Kota Banjarmasin. Para migran telah menciptakan kawasan yang kumuh untuk dijadikan sebagai lahan permukiman Kawasan permukiman yang kumuh dan berdesakan, dapat menjadi ancaman kesehatan yang cukup serius. Hal ini disebabkan oleh kurang layaknya lingkungan dan sanitasi yang tercipta sehingga menjadi tempat berkembangbiaknya penyakit yang menular. Efek lain yang jarang diperhitungkan yaitu meningkatnya biaya pembangunan kesehatan yang harus dikeluarkan pemerintah dalam rangka penanggulangannya.

Dampak lingkungan lain yang terjadi akibat masalah ledakan penduduk tersebut  adalah polusi. Tingkat polusi bergerak naik seiring dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk  di suatu area permukiman. Polusi ditimbulkan dari asap hasil pembuangan kendaraan bermotor yang jumlahnya saat ini semakin meningkat tajam di Kota Banjarmasin. Hal ini terlihat dari semakin tingginya frekwensi kemacetan yang terjadi di jalan-jalan utama yang membuat Kota Banjarmasin tidak lancar lagi untuk dilalui.

Penanganan sampah yang tidak pernah dapat terselaesaikan juga merupakan sumber polusi yang membahayakan kesehatan masyarakat. Tingkat polusi di Kota Banjarmasin ini akan terus meningkat di masa yang akan datang. Apa pun bentuknya, polusi memiliki efek yang sangat besar bagi kehidupan manusia. dapat menimbulkan penyakit sistem pernapasan. Dalam jangka panjang kondisi lingkungan seperti ini akan berpengaruh secara signifikan baik kepada kesehatan, maupun sikap dan perilaku masyarakat.

3.2.2. Dampak Sosial

Keterbatasan ruang, saling dempet, himpit, rebut, kesemerawutan adalah sebagai akibat kelebihan beban (overload), kelebihan beban berbanding searah dengan tekanan (pressure) yang akan ditimbulkannya. Semakin besar kelebihan beban, maka semakin tinggi tingkat tekanan. Tekanan berhubungan langsung dengan ketahanan (defense). Keseimbangan antara tekanan dan ketahanan dapat menimbulkan kekuatan (survival). Ini baik, sifatnya akselarasi dalam pembangunan. Namun jika tekanan melampaui batas ambang toleransi, dapat menimbulkan frustasi yang diwujudkan dalam bentuk berbagai macam kerawanan sosial. Seperti mudahnya terjadi konflik, meningkatnya angka kriminalitas, tindakan anarkis. Semua itu dikarenakan terbatasnya ketersediaan berbagai sumberdaya (resources availability) yang berbanding terbalik dengan jumlah pengguna dan pemakai, menimbulkan berbagai cara kompetisi untuk mendapatkannya.

Berbagai cara ditempuh hanya untuk bertahan hidup. Menjamurnya Pedagang Kaki Lima hampir di setiap sudut kota, menggelar dagangan tanpa mengindahkan perda. Bahkan lebih banyak penjual, daripada pembeli. Kondisi ini membuat kewalahan petugas penertiban. Betapa sulit menegakkan hukum dan peraturan, ketika bertabrakan dengan kelangsungan hidup orang banyak yang sama-sama ingin hidup. Akibatnya rawan konflik, lebih fatal lagi dapat melukai hati rakyat.

Kerawanan sosial lainnya adalah sebagai akibat terjadinya ketidakseimbangan antara keterbatasan dan kemampuan kompetensi, akhirnya menimbulkan frustasi dan distorsi pada norma kehidupan di masyarakat. Hal ini ditandai dengan tingginya angka pengguna narkoba di Kalsel, sehingga menempatkan daerah ini pada rangking empat terparah secara nasional. Kerawanan sosial ini bersifat menghambat lajunya pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Permasalahan yang ditimbulkan dari kerawanan sosial ini, akan menyita waktu dan pikiran pemimpin daerah yang seyogyanya lebih diarahkan atau difokuskan pada sektor pembangunan yang bersifat nilai tambah untuk kemajuan daerah. Tidakkah semua itu menjadi penghambat dan proses perlambatan (retardation) tumbuh kembangnya pembangunan di Banjarmasin

3.3 Hubungan  Teori Malthus Dengan Kondisi Banjarmasin

Teori Malthus menyebutkan bahwa pertumbuhan penduduk mengikuti deret ukur sedangkan pertumbuhan ketersediaan pangan mengikuti deret hitung. Pada kasus di Banjarmasin dimana terdapat permasalahan meledaknya jumlah penduduk di kota yang tidak diimbangi dengan ketersediaannya lahan sehingga ketersediaan pangan pun berkurang. Hal ini merupakan perimbangan yang kurang menguntungkan, jika kita kembali kepada Teori Malthus.

Teori Malthus menghendaki, produksi pangan harus lebih besar dibandingkan jumlah dan pertumbuhan penduduk. Sehingga berdasarkan teori ini diperkirakan suatu saat  Banjarmasin tidak memiliki lahan pertanian lagi. Sebab, perkembangan yang pesat terjadi pada pembukaan dan penggunaan lahan untuk kawasan permukiman penduduk. Apalagi Banjarmasin merupakan pusat kota, sehingga menjadi daerah yang terbuka luas untuk terjadinya migrasi karena kota merupakan tempat yang dianggap masyarakat kabupaten memiliki peluang kerja yang baik. Namun ketersediaan lahan yang semakin terbatas telah menimbulkan biaya tinggi bagi penduduk untuk mendapatkannya. Hal ini berdampak kepada biaya investasi yang tinggi untuk membangun kawasan produktif yang strategis.

Apabila ditelaah lebih dalam maka teori Malthus tidak sepenuhnya berlaku di Kota Banjarmasin. Hal ini dapat kita telaah dari beberapa kritikan terhadap teori malthus dari beberapa ahli. Beberapa kekeliruan teori malthus terhadap kasus di Banjarmasin :

  1. Keterbatasan lahan di Banjarmasin yang menyebabkan ketidakmampuan Kota Banjarmasin memproduksi persediaan pangan bagi penduduknya dapat diatasi dengan mendatangkan persediaan pangan dari luar Banjarmasin. Hal ini didukung oleh meningkatkan kemajuan dibidang transportasi dan pembukaan lahan baru di luar daerah perkotaan.
  2. Kemajuan teknologi dibidang pertanian mampu meningkatkan produksi pangan walaupun terbatasnya lahan pertanian di Banjarmasin.
  3. Kemajuan di bidang kesehatan dapat dilihat dengan adanya program program keluaraga berencana yang dapat mengontrol tingkat fertilitas.
  4. Semakin berkembangnya perekonomian di Banjarmasin akan menurunkan tingkat fertilitas karena semakin berkembangnya suatu daerah maka kemampuan reproduksi akan menurun.

3.4       Penyelesaian Masalah Pada Kasus Banjarmasin

Ledakan penduduk merupakan masalah yang harus segera ditangani dengan serius oleh pihak-pihak yang terkait karena apabila permasalahan ini terus berlanjut akan mengakibatkan dampak-dampak yang telah dijabarkan pada pembahasan sebelumnya, seperti dampak lingkungan dan damapak sosial.

Adapun solusi yang dapat menyelesaikan permasalahan ledakan penduduk di Banjarmasin, yaitu :

  1. Melakukan transmigrasi penduduk ke daerah kabupaten di sekitar Banjarmasin. Hal ini dilakukan karena di Banjarmasin memiliki penduduk yang padat, namun sebaliknya untuk daerah kabupaten dan sekitar  Banjarmasin penduduknya masih jarang sehingga diperlukan pemerataan penduduk agar tidak terjadi ketimpangan.
  2. Mengoptimalkan lahan dengan menggunakan teknologi. Hal ini disebabkan padatnya penduduk Banjarmasin mengakibatkan banyaknya lahan yang dipergunakan untuk pemukiman, sehingga lahan yang tadinya merupakan tempat penduduk menanam tanaman pangan beralih fungsi sebagai lahan pemukiman. Peralihan fungsi ini membuat penurunan terhadap produksi pangan penduduk, sehingga penduduk mengalami kekurangan angan. Oleh karena itu, diperlukan penggunaan teknologi agar dapat meningkatkan produksi pangan walupun dengan lahan yang sempit.
  3. Pemerataan pembangunan.

Hal ini dilihat dari kota Banjarmasin sebagai ibu kota provinsi merupakan titik sentral pembangunan dan kegiatan ekonomi. Seharusnya, pembangunan tidak hanya terpusat di Kota Banjarmasin, tetapi juga dilakukan di daerah kabupaten-kabupaten. Jika pembangunan dilakukan secara merata di kabupaten-kabupaten tersebut, maka akan sangat kecil kemungkinan penduduk yang tinggal di kabupaten pindah ke kota banjarmasin.

Jika dihubungkan dengan ekonomi kelembagaan, maka solusi yang dapat diambil dari kasus banjarmasin tersebut adalah dengan melakukan perubahan kelembagaan dalam masyarakat Banjarmasin baik pada level sosial, level kelembagaan formal, level tata kelola dan perubahan yang bersifat kontinyu. Berikut akan diuraikan perubahan yang perlu dilakukan dalam setiap levelnya:

  1. Level Sosial.

Pada level ini terjadi pada kelembagaan yang keberadaanya telah menyatu dalam masyarakat sehingga butuh waktu lama dalam proses perubahannya. Perubahan yang perlu dilakukan adalah merubah kebiasaan masyarakat dalam memandang kota sebagai pusat ekonomi. Hal ini dilakukan dengan memberikan masyarakat desa kemandirian memenuhi kebutuhannya, sehingga ketergantungan masyarakat desa terhadap masyarakat kota dapat dirubah menjadi kerjasama yang saling menguntungkan secara adil baik bagi masyarakat kota dan masyarakat desa. Setelah tercipta kerjasama yang saling menguntungkan ini otomatis masyarakat desa akan tetap tinggal didesanya karena keuntungan ekonomi di desa maupun kota tidaklah berbeda.

  1. Level Kelembagaan Formal.

Pada level ini biasanya berupa kebijakan baik berupa peraturan maupun undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif atau pemerintah. Perubahan yang perlu dilakukan adalah keberanian pemerintah dalam membuat kebijakan yang adil dan merata bagi masyarakat desa maupun kota. Keadilan ini berupa kesetaraan secara proporsional dalam pembagian anggaran belanja dan pendapatan daerah sehingga pembangunan dapat tercipta secara adil, merata dan akhirnya  masyarakat desa tidak perlu pindah ke kota. Seballiknya, masyarakat kota akan pindah ke desa karena kesempatan ekonomi di desa sama dengan dikota, dengan begitu jumlah penduduk di kota dapat ditekan secara bertahap.

  1. Level Tata Kelola.

Pada level tata kelola perlu perubahan dalam struktur tata kelola kependudukan dan didukung oleh sanksi yang tegas dari lembaga pemerintah. Pemerintah perlu membatasi perpindahan penduduk dari desa ke kota dengan mengatur izin tinggal penduduknya. Masyarakat desa yang mau menetap dalam jangka waktu yang lama perlu dibatasi namun bukan berarti masyarakat desa tidak boleh ke kota. Akan tetapi masyarakat desa yang ingin kekota diharapkan untuk tidak menetap  di kota secara permanen namun mereka akan kembali ke desa untuk memajukan desa mereka masing-masing. Contohnya adalah pembatasan izin tinggal masyarakat desa yang ingin memperoleh pendidikan di kota hanya sebatas untuk mencari ilmu setelah itu dia harus kembali ke desanya untuk mentransfer ilmu yang telah diperolehnya di kota.

  1. Perubahan Bersifat Kontinyu.

Perlu untuk diketahui perubahan-perubahan diatas haruslah dilakukan secara sepaket karena keseimbangan ekonomi, alokasi sumber daya dan tenaga kerja perlu dipertahankan. Apabila kesimbangan tersebut terjadi maka masyarakat akan mengikuti pola-pola perubahan secara kontinyu sehingga masalah sosial dapat dikurangi.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Kepadatan penduduk merupakan permasalahan yang banyak dialami beberapa kota di Indonesia terutama di Banjarmasin. Ledakan penduduk di Banjarmasin telah berdampak pada lingkungan maupun sosial. Pada lingkungan dampak yang di timbulkan adalah timbulnya pemukiman kumuh yang menimbulkan pencemaran baik penceramaran udara, air, maupun tanah. Sedangkan dampak sosialnya adalah menimbulkan frustasi dan distorsi pada norma kehidupan di masyarakat.

Untuk menuntaskan permasalahan tersebut maka perlu dilakukan transmigrasi penduduk, mengoptimalkan lahan dengan teknologi, serta pemerataan pembangunan. Permasalahan di Banjarmasin di harapkan dapat dituntaskan juga dengan perubahan kelembagaan baik pada level sosial, level kelembagaan formal, level tata kelola dan perubahan yang bersifat kontinyu. Hubungan antara teori Malthus dengan kondisi yang terjadi di Banjarmasin tidak berlaku karena kemajuan teknologi pertanian dan teknlogi kesehatan mampu meningkatkan produksi pangan dan mengontrol fertilitas masyarakat Banjarmasin.

4.2.      Saran

1.    Pemerintah

Pemerintah diharapkan dapat mengoptimalkan program transmigrasi, menggiatkan transfer teknologi dari para ahli kepada masyarakat serta melakukan pembangunan secara adil dan merata yang berkelanjutan sebagai faktor utama dalam menunjang kesejahteraan masyarakat di banjarmasin.

2.    Masyarakat Banjarmasin

Masyarakat Banjarmasin diharapkan untuk mendukung program-program pemerintah yang menguntungkan masyarakat serta bekerja sama untuk membangun Banjarmasin menjadi lebih baik.

Daftar Pustaka

David Lucas, dkk.1984. Pengantar Kependudukan. Yogyakarta : Universitas Gajah Mada.

Rusli  Said.1995. Pengantar Ilmu Kependudukan. Jakarta :LP3ES.

Tjandronegoro. 1991. Ilmu Kependudukan. Bogor : Institut Pertanian Bogor.

Todaro Michael P. dan Smith Stephen C. 2003. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Jakarta : Erlangga.

Williamson O.E. 2000. The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking Ahead. Journal of Economic Literature. Vol. 38. Pp.595-613

Abstract

Rural economic role in national economy in the past until now is big enough like seen from the contribution of at earnings of national ( PDB), levying of work field and yield state’s stock exchange, though role of agricultural sector by presentase relative downhill progressively in PDB but absolutely mount to continue. Challenge and problem to face , ad for as producer of PDB, foreign exchange and ready of work field in general still good enough. rural role prospects of big enough rural economics. So that the big potency can be exploited as maximum, needed effort to overcome challenge and problem hindering. in this case college have strategic and big ability to overcome challenge and problem. Role of all important college is in the field of research, education / planning and counselling. but is same job need between government, private sector, society, and college to realize fair rural economics and flatten.

RINGKASAN

Indonesia memiliki potensi yang cukup besar dalam hal ekonomi pedesaan, terlihat dari luasnya wilayah pedesaan dan banyaknya penduduk yang tinggal di pedesaan dan memperoleh nafkah dari sektor-sektor ekonomi pedesaan.

Ekonomi pedesaan terdiri dari sektor pertanian yang terbagi dalam sub sektor tananaman pangan, perkebunan besar, perkebunan rakyat, peternakan, kehutanan, perikanan, sektor industri yaitu industri kecil dan industri rumah tangga, sektor pertambangan rakyat dan beberapa faktor yang menghasilkan jasa antara lain pariwisata dan perdagangan.

Masalah dan tantangan yang dihadapi ekonomi pedesaan Indonesia cukup besar sehingga hasil dan pemanfaatan dalam perekonomian dan pembangunan Indonesia belum maksimal. Diantara masalah-masalah yang menonjol antara lain adalah tingkat pertumbuhan yang belum optimal, pengembagan teknologi tepat guna, permodalan dan pengembangan prasarana desa, pelestarian dan pengembangan sumber daya alam, kepemilikan lahan dan hasil-hasil produksi ekonomi pedesaan.

Peranan perguruan tinggi dalam pembangunan ekonomi pedesaan itu sendiri adalah dalam bidang penelitian, pendidikan/penyuluhan dan perencanaan. Dalam hal-hal tertentu dan terbatas, perguruan tinggi juga dapat berperan sebagai pelaksana program pembangunan.

KATA PENGANTAR

Limpahan puji syukur kehadirat ALLAH SWT berkat rahmat-Nya, makalah ini yang merupakan tugas akhir dari mata kuliah Berpikir dan Menulis Ilmiah dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Penulis yang mengambil topik “Peranan Perguruan Tinggi dalam Pengembangan Ekonomi Pedesaan”. Penulis mengambil topik tersebut selain karena menjadi tugas akhir, tentu saja sebagai tolak ukur sejauh mana penulis menguasai materi yang telah diberikan pada mata kuliah Berpikir dan Menulis Ilmiah.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada dosen dan asisten dosen yang telah membimbing dalam pembuatan makalah ini. Serta teman-teman penulis yang turut membantu terselesaikan makalah ini. Dalam setiap penulisan suatu karya tulis, tentunya tiada yang benar-benar sempurna hasilnya, begitupun dengan makalah ini. Penulis menyadari terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, baik dari segi isi maupun dari segi penulisannya. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari para pembaca agar dalam pembuatan makalah berikutnya dapat lebih baik lagi.

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih. Semoga makalah ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan pengetauhan sekedarnya bagi para pembaca.

M. Rizky Pratama

DAFTAR ISI

Abstract …………………………………………………………………….            …         (i)

Ringkasan ……………………………………………………………………            (ii)

Kata Pengantar …………………………………………………………………………………..           (iii)

Daftar Isi ……………………………………………………………………………………………            (iv)

Daftar Tabel ………………………………………………………………… (v)

BAB I Pendahuluan ……………………………………………………………………………..            1

1.1  Latar Belakang ……………………………………………………………………            1

1.2  Perumusan Masalah …………………………………………………………….            2

1.3  Tujuan ……………………………………………………………………………….           2

1.4   Manfaat ……………………………………………………………………………..           3

BAB II Pembahasan …………………………………………………………………………………       4

2.1 Masalah dan Tantangan Ekonomi Pedesaan Indonesia  …………………     4

2.2 Peranan Perguruan Tinggi dalam Pengembangan Ekonomi Pedesaan….10

BAB III Kesimpulan dan Saran ……………………………………………………………   13

3.1  Kesimpulan ……………………………………………………………………….             13

3.1 Saran …………………………………………………………………………………           13

Daftar Pustaka …………………………………………………………………………………….            14

Daftar Tabel

Keadaan Penggunaan Tanah di Indonesia ……………………………………….        9

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam GBHN telah dijelaskan bahwa pembangunan pertanian diarahkan  pada berkembangnya pertanian yang  maju, efisien, dan tangguh. Pengertian maju, efisien dan tangguh dalam ekonomi pertanian mencakup konsep mikro dan makro yaitu untuk sektor pertanian sendiri maupun hubungannya dengan sektor-sektor lain di luar sektor pertanian.

Selanjutnya pembangunan pertanian bertujuan untuk meningkatkan hasil dan mutu produksi, meningkatkan taraf hidup petani, peternak dan nelayan, memperluas lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha, menunjang pembangunan industri serta meningkatkan ekspor.

Sementara pembangunan pedesaan merupakan usaha terpadu dan saling menunjang dengan sektor-sektor pertanian, pembangunan daerah dan transmigrasi. Untuk mengembangkan ekonomi pedesaan ke arah pemerataan hasil-hasil pembangunan, perlu lebih ditingkatkan usaha memperbaiki penghasilan kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah seperti buruh tani, petani penggarap, petani berlahan sempit, peternak, nelayan, pengrajin dan lain-lain.

Kebijakan yang memberikan kesempatan lebih besar kepada usaha golongan ekonomi lemah di pedesaan seperti usaha kecil, sektor informal, dan tradisional untuk meningkatkan usahanya, perlu dilakukan dengan memberikan kepastian usaha, memperkuat modal, serta upaya memperoleh pemodal yang sesuai dengan profesi usaha. Upaya ke arah pengenalan sektor-sektor strategis sesuai dengan potensi wilayah desa merupakan upaya untuk memperluas lapangan kerja dan usaha masyarakat guna mengembangkan ekonomi pedesaan.

Perguruan tinggi dituntut peran-sertanya dalam pembangunan pertanian dan pedesaan Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu diciptakan kesesuaian pengembangan ilmu pengetauhan dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat desa, yaitu untuk membantu mereka mengenali dan memecahkan masalah yang sering dihadapi, memberikan motivasi atau dorongan dan menyampaikan inovasi-inovasi agar masyarakat desa lebih mampu melaksanakan pembangunan pertanian dengan baik sehingga mereka dapat menikmati hasil-hasilnya. Langkah-langkah seperti ini perlu dimasukkan dalam pertimbangan membuat ciri khas sebuah perguruan tinggi. Dalam rangka itu perguruan tinggi harus lebih banyak mengerahkan sumber dayanya bagi penelitian dan pengabdian khususnya untuk penyuluhan-penyuluhan pertanian.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal di atas, makalah ini berupaya untuk mengkaji permasalahan yang muncul dari peranan perguruan tinggi dalam pengembangan ekonomi pedesaan.

Berikut hal-hal yang akan dikaji:

  1. Masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pengembangan ekonomi pedesaan di Indonesia
  2. Sejauh mana peranan perguruan tinggi dalam pengembangan ekonomi pedesaan di Indonesia

1.3 Tujuan

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, ada beberapa hal yang ingin dicapai diantaranya yaitu:

  1. Mengetauhi hal-hal yang menjadi masalah dan tantangan dalam pengembangan ekonomi pedesaan
  2. Mengetauhi peranan perguruan tinggi dalam pengembangan ekonomi pedesaan

1.4       Manfaat

Melalui makalah ini, ada beberapa hal yang dapat digunakan ke depannya oleh para pembaca dan masyarakat umum, yakni:

  1. Dapat menjadi referensi bagi mereka yang akan melakukan pengamatan ataupun penelitian dengan topik yang berkaitan
  2. Memberikan informasi dan pemahaman kepada para pembaca dan masyarakat umum tentang peranan perguruan tinggi dalam pembangunan ekonomi pedesaan
  3. Menambah khasanah pengetauhan tentang kaitannya perguruan tinggi dengan pengembangan ekonomi di pedesaan.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1                   Masalah dan Tantangan Ekonomi Pedesaan di Indonesia

Banyak masalah yang dihadapi ekonomi pedesaan Indonesia belakangan ini. Selain masalah, ekonomi pedesaan Indonesia dihadapkan dengan berbagai tantangan yang datang dari dalam negeri maupun luar negeri. Hal-hal tersebut yang nantinya dapat menghambat berkembangnya ekonomi pedesaan di Indonesia.

2.1.1 Pertumbuhan sektor-sektor Ekonomi Pedesaan

Akibat adanya penurunan dana pembangunan yang diberikan pemerintah memberikan dampak yang cukup besar pada pertumbuhan sektor pertanian Karena perluasan lahan serta pembangunan prasarana pertanian, seperti irigasi, akses jalan, dan pelabuhan menjadi berkurang.

Meskipun diketauhi banyak peluang untuk mempertahankan pertumbuhan yang cukup tinggi tanpa penggunaan modal yang besar, yakni penggunaan bibit unggul, namun rendahnya tingkat pengetauhan petani, kurangnya penyuluhan, sulitnya pengadaan bibit unggul, dan lemahnya motivasi petani untuk bekerja lebih luas serta sedikitnya  memanfaatkan peluang yang ada, menjadi faktor penghambat pertumbuhan ekonomi tersebut.

Pengaruh pasar dunia menjadi salah satu faktor penting terhadap pertumbuhan komoditi ekspor seperti karet, kopi, minyak kelapa sawit, teh, tembakau, dan lain-lain. Naik-turun harga sering  terjadi dalam komoditas ekspor ini. Selain pengaruh dari ekonomi dunia, seprti resesi, maka pengaruh iklim, hama penyakit dan teknologi produksi yang berbeda  antar Negara, hal-hal tersebut cukup mempengaruhi permintaan terhadap komoditi pertanian Indonesia.

Meskipun peningkatan produksi melalui perluasan lahan telah dilakukan di beberapa wilayah di Indonesia, namun penyebaran penduduk yang tidak merata mempersulit hal ini.  Kemudian peningkatan produksi melalui intensifikasi pertanian atau penngkatan produktivitas masih diharapkan untuk mempercepat pertumbuhan, tetapi dalam hal ini kendala yang dihadapi masih cukup banyak seperti terlihat dalam Bimas/Insus/Supra Insus pada tanaman padi dan tanaman lainnya.

2.1.2 Pengadaan Lapangan Kerja di Pedesaan

Dengan terbatasnya kemampuan sektor industri dan sektor ekonomi serta sektor-sektor lainnya di perkotaan yang menyediakan lapangan pekerjaan, maka hal tersebut menjadi beban sektor-sektor ekonomi di pedesaan untuk menampung penambahan angkatan kerja di pedesaan. Hal ini lebih jelas terlihat dari angka-angka elastisitas kesempatan kerja untuk sektor industri 0,4; bangunan 0,62; pengangkutan 0,642; jasa 0,512 yang tidak jauh berbeda dengan elastisitas kesempatan kerja pertanian sebesar 0,447.

Di pulau Jawa dan daerah padat penduduk telah terlihat dari perbandingan antara lahan yang tersedia dengan jumlah penduduk yang menurun drastis dan sebagian penduduk sudah kehilangan lahan pertaniannya dan menjadi buruh tani. Tanpa adanya peningkatan produktivitas lahan, maka produktivitas tenaga kerja juga ikut menurun, bahkan dapat menjadi nol, sehingga terjadi pengangguran tak kentara. Akibatnya yang juga sangat penting adalah penurunan tingkat upah pekerja (buruh tani) sehingga memperburuk kondisi distribusi pendapatan (Faisal Kasriyono & Joseph F Stepanik-1985)

2.1.3 Dampak negatif Perpindahan Penduduk dari Desa ke Kota

Urbanisasi atau perpindahan penduduk dari desa ke kota dapat memberikan dampak yang positif karena akan mengurangi jumlah penduduk dan penggunaan lahan. Namun urbanisasi juga memberikan dampak negatif, di beberapa wilayah bahwasanya penduduk yang pindah adalah penduduk yang memiliki kepandaian dan berpendidikan tinggi. Sementara yang tinggal di desa hanyalah orang-orang tua, penduduk yang kurang pandai dan berpendidikan rendah. Akibatnya kurangnya tenaga-tenaga muda pembangun desa dan kurang dinamisnya pembangunan desa. Bahkan ada beberapa desa yang menjadi statis dan atau bergerak mundur perkembangannya dan hanya mengharapkan bantuan atau subsidi dari pemerintah dan sanak keluarganya di kota.

2.1.4 Perkembangan Teknologi Tepat Guna

Dalam mengembangkan teknologi dalam bidang pertanian adalah lebih sulit karena teknologi yang dihasilkan haruslah bersifat lokal atau disesuaikan dengan daerah masing-masing. Masalah pengembangan teknologi ini merupakan kendala dalam pengembangan pertanian dalam artian luas karena kemampuan balai-balai penelitian pertanian untuk menghasilkan teknologi yang sesuai dan dalam jumlah yang banyak masih sangat terbatas. Di pihak lain, kemampuan balai-balai penelitian dan tenaga-tenaga peneliti di dalamnya masih minim karena penelitian itu sendiri tidak menjadi prioritas utama dalam pendanaannya dan pengembangannya.

2.1.5 Permodalan dan Pengembangan Prasarana Desa

Kegiatan produksi dan penanaman modal pada masyarakat pedesaan ditentukan oleh keluarganya secara bersama-sama[1].Sebagian besar usaha pertanian adalah usah yang padat modal dan membutuhkan modal yang cukup besar. Namun kenyataannya pihak perbankan swasta sulit untuk memberikan modal atau kredit kepada para petani untuk mengembangkan usaha-usaha pertanian mereka.

Di pihak lain pemerintah pun memberikan bantuan modal atau kredit apalagi dengan syarat yang lunak atau merupakan subsidi, adalah terbatas dibandingkan dengan kebutuhan. Pemerintah pun harus menyalurkan bantuan modal ke pedesaan dalam bentuk perbaikan sarana dan prasarana seperti jalan, saluran irigasi, sekolah atau puskesmas. Namun kenyataannya dalam prioritas pengembangan pedesaan masih di bawah prioritas pengembangan perkotaan. Hal tersebut disebabkan karena suara dan kekuasaan politik penduduk pedesaan kalah kuat dibanding penduduk perkotaan.

Belakangan ini sudah terlihat masuknya modal orang kota atau pengusaha swasta yang menginvestasikan modalnya pada usaha-usaha pertanian di pedesaan. Namun hal ini baru terjadi di beberapa daerah pedesaan yang sarana prasarananya cukup bagus dan usaha-usaha yang dipandang akan mendapatkan keuntungan yang besar. Di lain pihak dengan masuknya pengusaha swasta akan menghambat peluang masyarakat setempat untuk maju karena sumber-sumber produksi seperti lahan, tambak, dan kebun sudah dikuasai orang kota.

2.1.6 Pelestarian dan Pengembangan Sumber Daya Alam

Akibat ketidakberdayaan masyarakat desa atau kesalahan sistem penguasaan lahan yang tidak sesuai, tidak selalu menjamin pelestarian sumber daya alam berjalan dengan baik oleh masyarakat pedesaan.

Sistim perladangan berpindah-pindah masih cukup banyak di Indonesia sekitar 12 juta hektar dan hal tersebut  banyak merusak lahan dengan membakar hutan yang sering terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat yang kurang akan fungsi hutan. Sejalan dengan rusaknya hutan, maka sumber daya air mengalami kekeringan dan sering menimbulkan banjir.

Usaha pelestarian dan pengembangan sumber daya alam seperti reboisasi, penghijauan, reklamasi rawa dan pembuatan tunas-tunas memerlukan biaya yang besar serta dibutuhkan kerja sama antara masyarakat setempat dengan pemerintah terkait. Mungkin banyak pihak yang belum menyadari pentingnya hal ini meskipun sudah mendesak sekalipun.

2.1.7 Pemilikan Lahan dan Sumber Daya Produksi

Di daerah yang padat penduduk, tekanan terhadap kepemilikan lahan ternyata telah menghasilkan suatu proses yang semakin mempersulit berkembangnya ekonomi pedesaan. Di satu pihak, banyak penduduk yang kehilangan lahan dan menjadi buruh tani dengan upah yang semakin rendah. Namun di lain pihak, para pemilik lahan dan tuan-tuan tanah (jika ada) semakin menikmati hasil sewa yang semakin besar. Seperti yang dikemukakan oleh Hayani dan Kikuchi, hal ini akan menimbulkan stratifikasi di antara para petani atas kepemilikan lahan dan dapat menjurus kepada polarisasi lahan.

Tabel 1 Keadaan Penggunaan Tanah di Indonesia Tahun 1980

No Penggunaan Tanah Luas (ha) % dari luas daratan
1 Tanah untuk bangunan dan pekarangan 4.543.416 2,39
2 Tegalan dan kebun 6.410.801 3,37
3 Perkebunan 6.866.792 3,61
4 Sawah (beririgasi) 7.058.950 3,71
5 Ladang/huma 2.481.331 1,30
6 Padang rumput/penggembalaan 2.861.008 1,50
7 Tanah tanaman kayu-kayuan 8.502.184 4,47
8 Hutan (negara dan lain-lain) 113.077.000 59,51
9 Rawa-rawa (tidak ditanami) 6.379.012 3,35
10 Tambak 226.570 0,01
11 Kolam/tebat/empang 224.596 0,01
12 Tanah yang sementara tidak diusahakan 8.127.220 4,27
13 Lain-lain 18.106.677 9,53
14 Lain-lain tidak terdaftar 5.134.450 2,71
Jumlah 190.000.000 100,00

Sumber:

Statistik Indonesia, 1983

Pemilikan lahan perkapita petani kecil rata-rata adalah 0,2 ha, dan luas lahan yang dikuasai petani kecil rata-rata 0,31 ha. Di pihak lain lahan yang dimiliki dan dikuasai petani besar adalah rata-rata 1,66 ha dan 1,68 ha[2]. Pemilikan lahan dan sumber daya produksi yang timpang selain akan menyebabkan masalah sosial dan politik, hal tersebut juga akan merugikan pengembangan ekonomi pedesaan, antara lain penurunan produktivitas lahan dan alokasi dana input yang tidak maksimal pada setiap cabang usaha pertanian.

2.1.8 Perdagangan Hasil-hasil Produksi Pedesaan

Meskipun sudah banyak didirikan KUD di pedesaan yang mandiri dan mampu menjadi lembaga pemasaran yang efektif dan efisien namun masih jarang ditemui. Masalah yang dialami KUD cukup rumit, karena selain ditentukan oleh kemampuan memotivasi masyarakat desa, juga dipengaruhi struktur pasar dan kebijakan pengembangan KUD.

Selain banyak kelemahan yang ada di tubuh KUD sendiri, lembaga-lembaga pemasaran lain terutama yang bergerak di bidang ekspor, masih memiliki kelemahan sehingga menjadi kendala dalam pengembangan  kegiatan produksi.

2.2 Peranan Perguruan Tinggi dalam Pengembangan Ekonomi Pedesaan

Mengingat banyaknya masalah dan tantangan yang dihadapi dan di lain pihak besarnya potensi ekonomi pedesaan Indonesia, maka pembinaan dalam bidang penelitian, pendidikan/penyuluhan, dan perencanan mutlak harus dilakukan. Melihat terbatasnya kemampuan pemerintah dalam menyediakan banyak dan luasnya pembinaan yang dibutuhkan, bantuan perguruan tinggi sangat mutlak dibutuhkan untuk membantu suksesnya pengembangan pembangunan pertanian di Indonesia.

Agar potensi pengembangan ekonomi pedesaan dapat dikembangkan sebesar-besarnya maka perguruan tinggi memiliki peranan yang sangat besar dalam tiga bidang, yakni bidang penelitian, pendidikan/penyuluhan, dan perencanaan. Dalam hal yang khusus dan terbatas, perguruan tinggi juga dapat berperan dalam pelaksanaan program pembangunan.

(1)    Peranan dalam Bidang Penelitian

(a)         Penelitian bidang teknologi pertanian (budidaya tanaman, budidaya hutan, budidaya ternak, budidaya perikanan, pemuliaan tanaman, tanah, hama penyakit, pengelolaan pasca panen, mekanisasi alat-alat pertanian)

(b)        Penelitian biologi dasar dan bioteknologi (genetika, botani, tissue culture, biokimia, fisiologi)

(c)        Penelitian klimatologi, ekologi, pemanfaatan sinar surya, pemanfaatan limbah, kerusakan hutan dan sumber daya

(d)        Penelitian manajemen, pemasaran, perkoperasiaan, kelembagaan desa, pertanahan, perdagangan internasional

(e)         Peneliti teknologi tepat guna untuk industri, kerajinan dan pembangnan prasarana desa serta pertambangan rakyat

(f) Penelitian faktor manusia, meliputi kesehatan, sosiologi, psikologi, pendidikan, antropologi, hokum untuk meningkatkan produktivitas manusia secara individu dan kelompok, kemampuan bekerja sama dan memecahakn masalah-masalah yang timbul.

(2) Peranan dalam Bidang Pendidikan dan Penyuluhan

(a)  Penyuluhan melalui KKN

(b)   Pendidikan pengetauhan dan ketrampilan-ketrampilan khusus dalam kursus- kursus singkat sampai program Diploma

(c)   Penyuluhan dalam masalah-masalah yang mendesak, seperti penghijauan, reboisasi, pencegahan perusakan sumber daya alam, pencegahan eksplosi hama penyakit tanaman, ternak dan ikan

(d)   Penyuluhan dalam program-program khusus yang dikembangkan oleh suatu universitas sesuai dengan Pola Ilmiah Pokok.

(3) Peranan dalam Bidang Perencanaan

(a)   Bekerja sama dengan badan-badan perencanaan(Bappenas, Bappeda Tk.I, Bappeda Tk.II) dan dinas-dinas Pemerintah dalam perencanaan nasional, regional, propinsi lokal, dan proyek

(b)   Membuat penelitian khusus untuk memasukkan perencanaan seperti model ekonomi makro, table input-output, operation research dan studi kelayakan makro

(c)   Mendidik tenaga-tenaga perencana dengan mengadakan kursus-kursus singkat

(d)   Membantu membuat program komputer dalam perencanaan.

(4) Peranan dalam Bidang Pelaksanaan Pembangunan

Peranan dalam pelaksanaan pembangunan tidak mutlak diberikan kepada pihak perguruan tinggi, tetapi lebih banyak dibebankan kepada masyarakat, pengusaha dan Pemerintah, yakni:

(a)    Ikut dalam program-program khusus dengan beberapa tenaga ahli dari universitas yang diperbantukan secara penuh untuk jangka waktu tertentu

(b)       Menjadi konsultan dalam proyek-proyek tertentu

(c)       Menangani proyek-proyek yang langsung ditangani universitas seperti proyek kebun bibit, pengembangan bibit unggul ternak, pengembangan industri desa, pengembangan KUD, pengembangan pemasaran, dan pengembangan desa secara terpadu.

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

3.1       Kesimpulan

Untuk memecahkan masalah-masalah pembangunan pedesaan, pembangunan pertanian dan pembangunan daerah membutuhkan kerja sama yang saling bersinergi antara ahli-ahli sosial, ahli-ahli budaya dan teknisi yang tersebar di perguruan-perguruan tinggi. Perguruan-perguruan tinggi dalam pembangunan ekonomi pedesaan berperan dalam bidang penelitian, pendidikan/penyuluhan dan perencanaan. Dalam hal-hal tertentu dan terbatas, perguruan tinggi juga dapat berperan sebagai pelaksana program pembangunan. Karena itu peran perguruan tinggi dalam pengembangan ekonomi pedesaan dituntut lebih jauh lagi dari apa yang dimainkan sekarang.

Pembangunan ekonomi pedesaan merupakan bagian terpenting dari pembangunan pedesaan itu sendiri, karena itu sektor-sektor ekonomi strategis yang menjanjikan peluang kerja bagi masyarakat desa perlu ditingkatkan secara terus-menerus. Pengembangan ekonomi pedesaan masih harus diperjuangkan terus-menerus sehingga pemerataan sosial dapat terwujud.

3.2       Saran

Makalah ini hanya berdasarkan pada literatur yang terbatas. Kemudian ditambah dengan sedikit pengetauhan dan pengalaman penulis sendiri sebagai tambahan literatur, sehingga masih kurang aktual dan akurat kebenarannya. Dalam pengembangan ekonomi pedesaan tidak hanya di tekankan pada peran perguruan tinggi saja, namun peran pemerintah, pengusaha/swasta serta masyarakat mutlak dibutuhkan agar terciptanya kemerataan sosial-ekonomi di pedesaan Indonesia.

Daftar Pustaka

Kasriyono Faisal.1984. Proyek Pembangunan Ekonomi Pedesaan Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Kasriyono Faisal, Stepanik Joseph F. 1985. Dinamika Pembangunan Pedesaan. Jakarta: PT. Gramedia.

Sumodiningrat Gunawan. 1987. Prospek Petani Kecil dalam Prospek Pedesaan. Yoyakarta: P3PK UGM.

Yujiro Hayani, Masao Kikuchi. 1987. Dilemma Ekonomi Desa: Suatu Pendekatan Ekonomi terhadap Perubahan Kelembagaan di Asia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.


[1] Faisal Kasriyono, Prospek Pembangunan Ekonomi Pedesaan Indonesia, hal. 26

[2] Gunawan Sumodiningrat, Prospek Petani Kecil dalam Prospek Pedesaan, (Yoyakarta: P3PK UGM, 1987) hal. 5